Temuan Janggal Kemendagri Soal Anggaran Baju Dan Audio DPRD DKI Jakarta

Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri sudah mengevaluasi rancangan anggaran pendapatan belanja daerah DKI Jakarta 2021. Namun dari hasil evaluasi Kemendagri menemukan ada beberapa kejanggalan di dalamnya.

Kemendagri  Temukan Beberapa Kejanggalan

Direktur perencanaan anggaran daerah Kemendagri, Bahri, berkata bahwa kejanggalan tersebut ditemukan dalam rancangan kerja tahunan indotogel hari ini atau anggota DPRD DKI Jakarta. Dirinya menemukan kejanggalan Tentang Pengadaan model komputer, pakaian, sampai dengan belanja audio Studio. “ di dalamnya ada isi pembelanjaan model komputer itu yang masih ngaco ngaco dan kita sudah turun benahin,” ungkapnya. 

Pengadaan model komputer tersebut ada di sub yang kegiatannya adalah objek belanja, pakaian sipil yang lengkap, belanja modal komputer pada Sekretariat DPRD DKI dan belanja peralatan audio yang direncanakan nilainya sebesar Rp. 5.112.555.027. Bahri juga menambahkan bahwa pihaknya pun menemukan kejanggalan yang lainnya Tentang pembahasan perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) dan perubahan plafon anggaran sementara (PPAS). Dirinya menambahkan juga sesudah anggaran itu di perbaikinya, Sisa dana bakal dimasukkan ke Diana tidak terduga (DTT). Dana itu akan digunakan untuk penanggulangan pandemi covid 19. 

“Mungkin salah penempatan rekening saja tapi kita masukkan dalam evaluasi dan harus diperbaiki, kegiatan-kegiatan minta ditunda nanti keluar hasil evaluasi kita 15 hari kita evaluasi, dia akan perbaiki 7 hari ini ubah, ini ubah dia perbaiki, dari sisa uang itu kita geser ke DTT, ke dana pencegahan covid 19,” ujarnya. 

Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Tidak Akan Naik

Sementara itu menurutnya anggaran tunjangan yang tadinya diusulkan untuk naik seperti misalnya tunjangan transportasi dan Tunjangan perumahan batal untuk dinaikkan. Kenaikan tersebut dibatalkan sebelum akhirnya diusulkan ke Kemendagri. “ rincian kita memang di keuangan tadi dia turun yang namanya Tunjangan perumahan yang naik, tunjangan transportasi naik,  nggak jadi (naik),” Selanjutnya.

RAPBD DKI Jakarta 2021 sudah diketok dan juga resmi mendapatkan persetujuan bersama dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 2020 kemarin. APBD DKI Jakarta sudah disahkan jadi Rp. 84,1 Triliun, bertambah Rp. 1,7 Triliun dari bersarang MUI kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) 2021 DKI Jakarta yaitu sebesar Rp. 82,5 Triliun.

Bahri sendiri mengatakan bahwa kejanggalan anggaran DPRD DKI Jakarta di APBD 2021 mengalami kejanggalan dengan besaran yang cukup banyak. Apabila ditotal maka besaran anggaran yang janggal itu bisa sampai ratusan miliar. Beberapa temuan anggaran janggal untuk kegiatan dari DPRD DKI Jakarta seperti misalnya pembelian baju sampai dengan pembelian alat-alat kedokteran. Dirinya menambahkan bahwa pembelian pakaian saja bisa mencapai Rp. 2 miliar. 

Kemendagri juga menemukan ada beberapa anggaran yang salah tempat dalam rencana kerja tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta tersebut dan salah satunya adalah biaya kunjungan ke luar negeri yang nilainya mencapai Rp. 27,2 M.  Dalam dokumen yang mana dipaparkan Oleh Direktur keuangan daerah Kemendagri tersebut, anggaran tersebut seharusnya masuk ke dalam perjalanan dinas dalam negeri saja.

“Sub  kegiatan kunjungan kerja dalam daerah Rp. 27.272.043.970  antara lain diuraikan kedalam objek belanja belanja perjalanan dinas luar negeri pada Sekretariat DPRD,” begitulah urus dokumen yang mana dikonfirmasi oleh Bahri dan dilansir dari Indonesia.  Dirinya menambahkan bahwa anggaran tersebut menjadi satu diantaranya temuan Kemendagri dalam anggaran tersebut dianggapnya janggal.