Temuan Janggal Kemendagri Soal Anggaran Baju Dan Audio DPRD DKI Jakarta

Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri sudah mengevaluasi rancangan anggaran pendapatan belanja daerah DKI Jakarta 2021. Namun dari hasil evaluasi Kemendagri menemukan ada beberapa kejanggalan di dalamnya.

Kemendagri  Temukan Beberapa Kejanggalan

Direktur perencanaan anggaran daerah Kemendagri, Bahri, berkata bahwa kejanggalan tersebut ditemukan dalam rancangan kerja tahunan indotogel hari ini atau anggota DPRD DKI Jakarta. Dirinya menemukan kejanggalan Tentang Pengadaan model komputer, pakaian, sampai dengan belanja audio Studio. “ di dalamnya ada isi pembelanjaan model komputer itu yang masih ngaco ngaco dan kita sudah turun benahin,” ungkapnya. 

Pengadaan model komputer tersebut ada di sub yang kegiatannya adalah objek belanja, pakaian sipil yang lengkap, belanja modal komputer pada Sekretariat DPRD DKI dan belanja peralatan audio yang direncanakan nilainya sebesar Rp. 5.112.555.027. Bahri juga menambahkan bahwa pihaknya pun menemukan kejanggalan yang lainnya Tentang pembahasan perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) dan perubahan plafon anggaran sementara (PPAS). Dirinya menambahkan juga sesudah anggaran itu di perbaikinya, Sisa dana bakal dimasukkan ke Diana tidak terduga (DTT). Dana itu akan digunakan untuk penanggulangan pandemi covid 19. 

“Mungkin salah penempatan rekening saja tapi kita masukkan dalam evaluasi dan harus diperbaiki, kegiatan-kegiatan minta ditunda nanti keluar hasil evaluasi kita 15 hari kita evaluasi, dia akan perbaiki 7 hari ini ubah, ini ubah dia perbaiki, dari sisa uang itu kita geser ke DTT, ke dana pencegahan covid 19,” ujarnya. 

Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Transportasi Tidak Akan Naik

Sementara itu menurutnya anggaran tunjangan yang tadinya diusulkan untuk naik seperti misalnya tunjangan transportasi dan Tunjangan perumahan batal untuk dinaikkan. Kenaikan tersebut dibatalkan sebelum akhirnya diusulkan ke Kemendagri. “ rincian kita memang di keuangan tadi dia turun yang namanya Tunjangan perumahan yang naik, tunjangan transportasi naik,  nggak jadi (naik),” Selanjutnya.

RAPBD DKI Jakarta 2021 sudah diketok dan juga resmi mendapatkan persetujuan bersama dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 2020 kemarin. APBD DKI Jakarta sudah disahkan jadi Rp. 84,1 Triliun, bertambah Rp. 1,7 Triliun dari bersarang MUI kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) 2021 DKI Jakarta yaitu sebesar Rp. 82,5 Triliun.

Bahri sendiri mengatakan bahwa kejanggalan anggaran DPRD DKI Jakarta di APBD 2021 mengalami kejanggalan dengan besaran yang cukup banyak. Apabila ditotal maka besaran anggaran yang janggal itu bisa sampai ratusan miliar. Beberapa temuan anggaran janggal untuk kegiatan dari DPRD DKI Jakarta seperti misalnya pembelian baju sampai dengan pembelian alat-alat kedokteran. Dirinya menambahkan bahwa pembelian pakaian saja bisa mencapai Rp. 2 miliar. 

Kemendagri juga menemukan ada beberapa anggaran yang salah tempat dalam rencana kerja tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta tersebut dan salah satunya adalah biaya kunjungan ke luar negeri yang nilainya mencapai Rp. 27,2 M.  Dalam dokumen yang mana dipaparkan Oleh Direktur keuangan daerah Kemendagri tersebut, anggaran tersebut seharusnya masuk ke dalam perjalanan dinas dalam negeri saja.

“Sub  kegiatan kunjungan kerja dalam daerah Rp. 27.272.043.970  antara lain diuraikan kedalam objek belanja belanja perjalanan dinas luar negeri pada Sekretariat DPRD,” begitulah urus dokumen yang mana dikonfirmasi oleh Bahri dan dilansir dari Indonesia.  Dirinya menambahkan bahwa anggaran tersebut menjadi satu diantaranya temuan Kemendagri dalam anggaran tersebut dianggapnya janggal. 

Pendaftaran Haji Usia Dini Bakal Dibahas Di Munas MUI

Majelis Ulama Indonesia atau MUI bakal menggodok lagi rekomendasi fatwa yang berkaitan dengan umrah dan juga Haji dalam Munas X yang rencananya bakal digelar pada tanggal 25 sampai dengan 27 November 2020 tepatnya di Jakarta. Dan Salah satu agenda yang berkaitan dengan itu adalah pembahasan fatwa pendaftaran haji untuk usia dini.

Munas MUI  Bakal Bahas Pendaftaran Haji Usia Dini

Untuk urusan ini wakil ketua umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi  yang dilansir dari CNN Indonesia pada hari Selasa (24/11), mengatakan bahwa Munas bakal membahas rekomendasi dan juga fatwa antara lainnya pendaftaran haji di usia dini.

Undang-undang nomor 8 tahun 2019 soal penyelenggaraan Haji dan umrah menyebutkan bahwasanya batasan usia calon jemaah haji minimal adalah 18 tahun. Tapi Menteri Agama Fakhrul Razi sempat berkata bahwa dirinya bakal meninjau lagi batas minimal untuk bisa mendaftarkan haji di usia dini. Keterangan itu disampaikannya beberapa hari yang lalu.

Antrian menunggu haji di Indonesia bisa dikatakan cukup lama. Seperti misalnya Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai durasi antrian yang paling lama yaitu 39 tahun. Sedangkan waktu antrian yang paling pendek berkisar dari 11 tahun yaitu di Gorontalo, Maluku dan Sulawesi Utara.

Zainal juga mengatakan bahwa pihaknya bakal membahas rekomendasi Patwal menggunakan masker ketika berihram Haji dan juga umroh setelah merebaknya covid 19. Diketahui bahwa penggunaan masker ataupun alat pelindung wajah ketika berihram jadi pro-kontra tersendiri di tengah masyarakat akhir-akhir ini. “ Lalu ada pembahasan Papua pendaftaran haji lewat utang dan pembiayaan dan juga terkait human diploid cell pada vaksin,” katanya lebih lanjut.

Munas MUI Akan Bahas Hal-Hal Penting Lain Juga 

MUI juga mengagendakan untuk membahas fatwa kehalalan vaksin virus Corona dalam Munas tersebut. Ketua bidang pendidikan dan kaderisasi MUI, Abdullah Jaidi, berkata bahwa Papua ke halalan vaksin virus Corona ini bakal ikut dibahas juga sebagai salah satu topik utama dan juga agenda yang penting di MUI Pusat. 

“Bagaimana kita menyikapi tentang vaksin tersebut dan juga hal-hal lainnya yang menyangkut kepentingan dari arahan MUI Pusat,” ungkapnya ketika melakukan konferensi pers yang dilakukan hari Senin (23/11), dikutip dari CNN Indonesia.

Abdullah menambahkan juga berkaitan dengan fatwa tersebut tak cuma soal vaksin Corona saja yang bakal dibahas tapi juga MUI bakal mengeluarkan draf-draf fatwa yang asalnya dari Komisi fatwa MUI yang kemudian bakal dibahas selama Munas.

Selain memiliki agenda untuk menetapkan fatwa, menurut Zainul ada beberapa agenda penting yang lainnya yang bakal dibahas pada Munas MUI. Seperti misalnya pertanggungjawaban pengurus MUI periode 2015-2020, menetapkan perubahan pedoman dasar dan pedoman rumah tangga MUI, memilih pengurus MUI untuk masa bakti 2020-2025, dan juga menyusun garis-garis besar program kerja nasional 2020-2025 .forum Munas MUI ini juga bakal memilih Ketua Umum MUI yang bakal menggantikan Ma’ruf Amin ya sekarang ini sudah menjabat sebagai wakil presiden Republik Indonesia.

Zainut sendiri berkata bahwa beberapa pengurus daerah prediksi togel mengharapkan bahwa Ketua MUI ini dijabat oleh seorang ulama yang mempunyai beberapa kriteria seperti misalnya bisa menjaga harga dirinya, mempunyai kedalaman ilmu agama, dan juga mempunyai kemampuan untuk menggerakkan sampai dengan tertib dalam memimpin sebuah organisasi. “Aspiratif dan diterima oleh semua kalangan serta bisa bekerja sama dengan semua pihak,” katanya.