Yusril Hadapi Tantangan di Kubu Prabowo dan Jokowi

Wajar saja kalau sebagian orang menilai jadi anomali politik soal kabar Yusril Ihza Mahendra yang akhirnya banting setir berlabuh di kubu Jokowi-Ma’ruf. Apa yang menjadi keinginan Yusril ini disambut dengan baik oleh Ketua Umum PBB (Partai Bulan Bintang) di mana Yusril ingin menjadi kuasa hukum dari Jokowi-Ma’ruf untuk gelaran Pilpres 2019.

Yusril: Macan Kasus pada Pelukan Petahana

Langkah yang diambil Yusril ini dinilai kurang baik dan populer, mengingat rekam jejak dirinya ini sering sekali berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Kiprah dirinya yang ada di dunia advokat juga sering membuat Yusril heat to head dengan pihak pemerintah
judi togel dalam beberapa kasus sengketa Undang-Undang Kenegaraan. Bahkan yang terakhir, tentang UU Ormas dengan permasalahan HTI di dalamnya.

Kalau dihitung-hitung secara politik, konfigurasi dukungan PBB juga berpotensi berubah, tidak lagi begitu-begitu saja. Padahal, dalam sejumlah kesempatah, PBB sering kali ‘genit’ dan memberikan sinyalnya pada kubu Prabowo.

Sepak Terjang Yusril Ihza Mahendra di Kancah Politik

Sebetulnya, nama Yusril ini sudah lama beken dari awal kemunculannya di kancah teater politik. Sebagai seorang politikus, namanya begitu melejit saat lolos dari jerat Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) tahun 2012 silam. Kejaksaan Agung pasalnya menghentikan kasus korupsi yang mana menyeret pria kelahiran Bangka Belitung itu.

Namun makin tua, pria itu makin jadi saja setelah dirinya bisa memenangkan 7 kali beberapa kasus pada tingkat PTUN sampai dengan Mahkamah Konsititusi. Kepiawaiannya terakhir kali kembali dibuktikannya saat mewakili PBB ‘menyihir’ Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) meloloskan partainya pada Pemilu 2019. Lewat sidang ajudikasi, KPU harus mau rela membatalkan keputusannya menggugurkan PPB pada bulan Februari lalu. pada mulanya, KPU menerbitkan SK (Surat Keputusan) Pemilu Nomor 58 / PL.01.1.Kpt/03/KPU/II/2018 yang menyebutkan bahwa PBB tidak lolos verifikasi factual.

Yusril sendiri dikenal mewakili sederet cendekiawan Melayu yang mana menekuni ilmu falsafah, hukum dan juga kesenian bersamaan. Tidak berlebihan, profesinya bervariasi, mulai dari dosen, penulis sampai dengan hukum tata negara, politikus, pengacara sampai dengan bintang film.

Dari panggung akademis misalnya, pria yang bergelar Datuk Maharjo Palinduang, 62 tahun yang lalu itu menamatkan kuliah S1 di jurusan Ilmu Filsafat di Fakultas Sastra UI (Universitas Indonesia). Pria Payakumbuh, dengan keturunan Johor, Malaysia, tersebut lalu mengambil gelar Masternya di University of the Punjab, Pakistan, di tahun 1985.

Kemampuan analisisnya makin diasah dengan tajam saat ia mengejar gelar doktorya di Ilmu Politik Universitas Sains Malaysi yang akhirnya diraihnya pada tahun 1993.

Orde baru adalah masa awal perkenalannya di kancah politik. Setidaknya Yusril sudah meracik 204 naskah pidato untuk presiden yang mana terkenal dengan ‘daripada’nya itu. pengagum gerakan Masyumi akhirnya mengkhatamkan profesinya tersebut pada rentang tahun 1996-1998. Saat momentum reformasi akhirnya pecah, Yusril jadi salah satu pihak yang mana mendukung perubahan politik di Indonesia.

Saat itu Yusril juga berperan besar khususnya saat ia menuliskan pidato berhentinya Soeharto. Ia bersama dengan para reformis muslim, mendirikan partai politik bernama Partai Bulan Bintang. Partai itu digagas oleh 22 ormas Islam. Dalam partai itu, Yusril duduk di jabatan ketua umum dari 1998 sampai dengan 2005.

Yusril juga pernah jadi menteri di cabinet pemerintah misalnya sebagai Menteri Hukum dan Perundang-Undangan, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Sekretaris Negara pada era SBY.

Korban Lion Air JT 610 yang Tak di Daftar Manifest Bisa Mendapat Santunan

PT Jasa Raharja memastikan bahwa ahli waris atau pun keluarga korbanjatuhnya pesawat Lion Air JT 610 yang tak tercatat dalam manifest penerbangantetap bisa mendapat santunan. Akan tetapi, Humas Sekretariat Perusahaan JasaRaharja yaitu Sugeng Prastowo, mengatakan bahwa untuk mendapatkan santunannyaitu ahli waris mesti mendapatkan keputusan yang sifatnya legal. Keputusan itumembuktikan bahwa korban memang berada di pesawat nahas itu.

Bisa Dapat Santunan untuk Ahli Waris

Untuk diketahui dulu, seorang penumpang tak terdaftar dalam manifest penerbangan Lion Air yang jatuh pada hari Senin (29/10) di perairan Karawang, Jawa Barat. Korban itu bernama Arif Yustian. Ia adalah karyawan PT Sky Pasific Indonesia. orang tua dari korban itu menyebutkan bahwa anaknya ada di dalam pesawat malang itu bersama dengan 189 korban yang lainnya. akan tetapi  nama anaknya tak ditemukan di daftar penumpang.

“Untuk kepastian penyerahan santunan mesti berdasarkan keputusan pengadilan yang mana menyatakan bahwa korban adalah salah satu penumpang Lion Air JT 610 walaupun korban
Dewa Poker tak tercantum dalam manifest,” kata Sugeng dikutip dari CNN Indonesia hari Selasa (6/11) kemarin.

Sugeng juga menuturkan bahwa keluarga bisa memproses status penumpang korban pada pihak yang berwajib. Kemudian, keputusan hukum itu jadi dasar pemberian santunan dari Jasa Raharja.

Perusahaan asuransi milik pemerintah itu memberikan santunan untuk korban yang meninggal dunia sebesar Rp. 50 juta per orang. “Bisa dari keluarga korban yang mengajukan permohonan kejelasan status korban pada pengadilan atau pun instansi yang berwenang lainnya,” ungkap Sugeng lagi.

Togar Pasaribu, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengatakan bahwa kewajiban Jasa Raharja memberi santunan diatur di dalam PMK No. 15/2017 soal Besar Santunan & Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Dalam beleidnya disebutkan bahwa ahli waris dari penumpang yang meninggal berhak untuk mendapat santunan sebesar Rp. 50 juta.

Akan tetapi, santunan itu harus berdasarkan kepastian hukum. “Supaya Jasa Raharja tak dituntut orang lain di kemudian hari, maka ya butuh kepastian hukum dari pihak pengadilan,” imbuhnya.

Asuransi dari Pihak Lainnya

Selain Jasa Raharja, ada juga PT Asuransi Tugu Pratama Indonesai Tbk (Tugu Insurance) yang juga memastikan akan menyantuni seluruh korban pesawat Lion Air JT 610 itu. Tugu Insurance adalah perusahaan asuransi yang mana menjamin Lion Air Group.

Tugu Insurance sendiri juga mengacu pada peraturan Menteri Perhubungan No. 77 Tahun 2011 soal Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara Pasal 3 (a). dalam beleidnya disampaikan bahwa penumpang yang meninggal di dalam kecelakaan pesawat udaram karena kecelakaan pesawat atau kejadian yang semata-mata memiliki hubungan dengan pengangkutan udara akan diberikan ganti rugi sebesar Rp. 1,25 miliar untuk satu penumpangnya.

Dilansir dari CNN Indonesia, sudah berkali-kali pihak CNN menghubungi Rudi Donardi, Sekretaris Perusahaan untuk mengonfirmasi penyaluran santunan untuk korban yang namanya tidak ada di daftar manifest, tapi sampai berita ini diturunkan bahkan tidak ada jawaban.

PT Taspen (Persero) pun akan siap memberikan santunan juga atas kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian sebesar Rp. 6,12 miliar namun untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja yang juga menjadi korban pesawat nahas Lion Air JT 610 dengan rute penerbangan Jakarta-Pangkal Pinang tersebut. kalau ada lampiran Surat Perjalanan Dina (SPD), menurut Dirut Taspen, santunan masih bisa bertambah.

Nasib Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta ada di Tangan DPP PKS

Perihal siapa kah pihak yang bakal mengisi kursi wagub DKI Jakarta yangmenggantikan Sandiaga Uno akhirnya menemui titik terang. Gerindra dan PKSselaku partai yang mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada pemilihangubernur dan wakil gubernur
togel sgp sudah menyepakati siapa yang akan menjadi wagub DKIJakarta di awal pekan ini.

Kesepakatan yang dimaksud adalah kursi wagub DKI Jakarta yang akan menjadi milik PKS. Hal tersebut adalah mufakat bersama setelah kedua belah pihak mengadakan pertemuan di kantor DPP Gerindra pada hari Senin (5/11).

Kursi DKI-2 Milik PKS

Nantinya, PKS dan Gerindra akan membentuk suatu badan yang mana bertugas menyeleksi kader PKS yang mana berniat menjadi sosok pengganti Sandiaga Uno. Badan itu akan menghasilkan dua orang nama untuk disetorkan ke Gubernur DKI Jakarta, kemudian dibawa ke Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta untuk disahkan jadi pengisi kursi Wagub DKI.

Informasi yang sudah beredar sejauh ini adalah ada 2 buah nama yang disinyalir paling berpotensi menduduki kursi DKI-2 Jakarta. Mereka adalah mantan Wakil Wali Kota Bekasi, Achmad Syaikhu dan Sekretaris Umum DPW PKS Jakarta, Agung Yulianto.

Kedua nama tersebut pertama kali mencuat ke public karena dikatakan oleh Presiden PKS, Sohibul Iman pada bulan September lalu. Saat itu, Sohibul yang tengah berada di rumah Ketum Gerindra, Prabowo Subianto, berkata bahwa DPP PKS mengusulkan 2 nama pada Gerindra.

Sulitnya Muncul Nama Baru

Ketua DPW PKS DKI Jakarta yakni Syakir Purnomo mengatakan bahwa Gerindra dan juga partainya sudah menjalin sebuah kesepakatan baru yaitu soal pembentukan badan untuk bisa menyeleksi wagub DKI. Seleksinya dilakukan untuk mencari nama yang terbaik untuk bisa disodorkan ke Gubernur DKI, kemudian dibawa ke Sidang Paripurna DPRD. Ia juga mengatakan partainya masih membuka sebuah kemungkinan untuk kader PKS selain Achmad Syaikhu dan Agung Yulianto untuk mengikuti seleksi.

“Apakah kemudian akan ditambahkan lagi, misalnya dimasukkan ke dalam fit dan proper test itu masih ada kemungkinannya. Kita membuka peluang itu, siapa saja namanya ya nanti kita coba akan konsultasikan juga, kita juga mendengar masukan dari teman-teman kader juga,” ungkapnya lebih lanjut pada Senin (5/11).

Meski demikian, Syakir memberi sinyal tak akan ada nama baru selain Achmad dan Agung untuk disodorkan menjadi pengisi kekosongan kursi DKI-2. “Tradisi kita, kader itu tak inisiatif daftar sendiri. jadi kita tak minta jabatan. Namun begitu diberikan amanat, diberi jabatan untuk berkhidmat pada masyarakat, maka kita akan total. Kita akan all out. Menuntaskan tugas negara,” ungkap Syakir, dilansir dari CNN Indonesia.

Pengajuan nama Agung dan Achmad Syaikhu ini, ungkap Syakir, keduanya pun malah juga tak memintanya. Ia menjelaskan bahwa 2 nama tersebut muncul sebagai hasil dari musyawarah di tingkat DPP. Oleh sebab itu lah, jika ada nama lainnya yang menginginkan ikut seleksi wagub DKI Jakarta lewat badan yang dibentuk oleh PKS dan Gerindra, mereka mesti mendapatkan restu dari DPP PKS lebih dulu.

“Kami sih berharapnya karena dua nama ini merupakan hasil syuro, hasil musyawarah, hasil keputusan DPP yang mana inshaallah di dalamnya adalah orang-orang yang kredibel dan telah mempertimbangkan berbagai macam aspek, ya ada dua nama ini. apabila nantinya ada nama tambahan, itu adalah kewenangan dari tingkat pusat,” tutup Syakir saat ditanyai lagi.